Forum Pengawasan Kawal Kepatuhan Badan Usaha Kota Dumai

redaksi
rls

Dumai, Jamkesnews " Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Dumai, Herlambang Saputro mengungkapkan kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerja dalam Program JKN-KIS merupakan sebuah kewajiban dan hal tersebut tertuang jelas di dalam peraturan perundang-undangan.

“BPJS Kesehatan telah melakukan Surat Kuasa Khusus (SKK) tahap ke-II kepada Kejaksaan Negeri Dumai terkait tidak patuhnya 18 badan usaha di wilayah kerja Kota Dumai dalam pembayaran iuran pertama, pendaftaran serta penyampaian data tahun 2020,” jelas Herlambang dalam memimpin Forum Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kota Dumai Semester II Tahun 2020, Senin (30/11)

Ia menambahkan, SKK yang diajukan tersebut telah ditindaklanjuti sehingga badan usaha yang tercantum dalam SKK telah memberikan data maupun melakukan pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan.

“Sejauh ini BPJS Kesehatan telah melakukan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap 190 badan usaha di Kota Dumai. Sebanyak 185 badan usaha tercatat patuh dan 5 (sisanya) tercatat tidak patuh,” ungkap Harie Wibhawa selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Dumai.

Harie menambahkan, setiap pekerja yang menerima upah wajib didaftarkan sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung langsung oleh badan usaha. BPJS Kesehatan terus bekerjasama dengan Kejaksaan, Dinas Ketenagakerjaan dan DPMPTSP untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Program JKN-KIS.

“Dinas Ketenagakerjaan siap membantu BPJS Kesehatan terkait ketidakpatuhan badan usaha yang diperiksa. Badan usaha yang menunggak dan tidak patuh harus diberikan sanksi sebagai efek jera. Masing-masing anggota forum juga harus memiliki data badan usaha yang berada di Kota Dumai sehingga dapat turun bersama ke lapangan melakukan pemeriksaan kepatuhan,” sebut Dahlan Syaftera selaku perwakilan Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Dumai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan yang telah dilakukan BPJS Kesehatan banyak badan usaha yang terkendala dalam mendaftarkan pekerjanya disebabkan pekerja tersebut masih terdaftar pada Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan banyak pekerja yang sebelumnya menjadi Peserta Mandiri tetapi masih memiliki tunggakan.

“Bagi pekerja yang masih terdaftar sebagai Peserta PBI dapat mengajukan pengalihan menjadi Peserta PPU. Jika nantinya tidak bekerja lagi, pekerja dapat mengajukan kembali permohonan ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial untuk didaftarkan sebagai Peserta PBI,” ungkap Harie.

Harie juga memberikan solusi kepada pekerja yang masih memiliki tunggakan pada kepesertaan sebelumnya dapat mengikuti Program Relaksasi Tunggakan sehingga tunggakan yang terbilang cukup besar dan lebih dari 6 (enam) bulan dapat dicicil secara bertahap setiap bulannya.(rls)