Polsek Pujud Selesaikan Permasalahan Wakaf Pemakaman

redaksi

Xnewss.com, PUJUD - Sempat tidak ada protes dari warga atas diwakafkan nya sebidang tanah untuk pemakaman umum di Dusun 05 Tanjung Makmur, Desa Tanjung Medan Barat, akhirnya menuai protes.

Menyikapi kejadian tersebut, Kapolsek Pujud langsung memerintahkan personil Bhabinkamtibmasnya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Tanjung Medan Barat tersebut.

Kapolres Rokan Hilir AKBP Nurhadi Ismanto, SH. S.I.K saat dikonfitmasi Xnewss melalui Kapolsek Pujud AKP Nur Rahim, SIK membenarkan adanya kejadian protes terhadap diwakafkan nya sebidang tanah untuk pemakaman umum.

"Beberapa waktu lalu sempat dilakukan pemakaman terhadap salah seorang jenazah masyarakat di tanah milik Sutres (50) yang diwakafkan itu. Dan tadi salah seorang warga bernama Santoso (55) mewakili warga lain nya merasa keberatan dengan keberadaan pemakaman tersebut, karena merasa kenyamanan warga sekitar sedikit terganggu, " Ujarnya.

Lanjut Kapolsek menjelaskan, menyikapi hal tersebut, personil Bhabinkamtibmas Polsek Pujud langsung melakukan persuasif terhadap kedua belah pihak antara pemilik tanah wakaf dan warga yang melakukan protes.

"Dari hasil pertemuan itu disepakati hasilnya yakni :

1). Pihak kedua pewakaf menarik kembali tanah yang di wakafkan karena ada pihak yang keberatan adanya wakaf untuk pemakaman di tanah wakaf yang berada di rt. Sumpel dusun 05 tanjung makmur kep. Tanjung medan barat dan pembatalan tanah wakaf di tempat tersebut.

2). Pihak pertama bertanggung jawab pemindahan pemakaman di tanah bekas wakaf tersebut dan harus mencari keluarga makam tersebut dan minta persetujuan untuk pemindahan makam tersebut ketempat wakaf sumpel atas.

3.) Pihak pertama dan pihak kedua sepakat saling memaafkan dan tidak ada terjadi bentrok di lapangan setelah musyawarah ini berlangsung

4). Pihak pertama dan kedua sudah sepakat menyelesaikan masalah ini di kantor desa dan sudah sepakat penyelesaian masalah wakaf ini sudah di selesai kan secara kekeluargaan dengan musyawarah di kantor desa dan selesai dengan cara mufakat dan jika salah satu melanggar maka akan di kenakan sanksi yang berlaku dinegara republik indonesia, " Tegas AKP Nur Rahim. (Redaksi)