Rugikan Negara Rp.987 Juta, Polres Dumai Amankan Dua Pelaku Korupsi

redaksi
Rugikan Negara Rp.987 Juta, Polres Dumai Amankan Dua Pelaku Korupsi

DUMAI â€" Hampir lima tahun kasus dugaan korupsi bansos di Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Pemko Dumai ditanganinPolres Dumai, akhirnya Senin (24/6) pihak kepolisian menyimpulkan perkara tersebut dinyatakan lengkap dan dilakukan penetapan tersangka.

Kepolisian Resor (Polres) Dumai menetapkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor : 240/ADM-KESRA/2013 tanggal 17 Juli 2013, yang dananya bersumber dari APBD Kota Dumai tahun anggaran 2013.

“Dua tersangka tersebut berinisial SA (50) yang merupakan Anggota DPRD Kota Dumai periode tahun 2009 â€" 2014 dan berinisial RK (43) seorang Pegawai Negeri Sipil,” kata Kapolres Dumai AKBP Dhovan Oktaviaton, saat konferensi pers di Media Center Polres Dumai, Senin (24/6).

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai terkait temuan penyelewengan pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan tahun anggaran 2013, kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan kedua tersangka mencapai Rp 987 juta.

“Pada tahun 2013 telah diserahkan hibah berupa uang kepada 143 penerima hibah berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor : 240/ADMâ€"KESRA/2013 tanggal 17 Juli 2013, tentang penetapan daftar nama penerima hibah dan besaran uang yang dihibahkan tahap ketiga tahun 2013.

Namun setelah dana hibah tersebut diterima oleh Lembaga Swadya Masyarakat dan Kelompok Masyarakat sesuai dengan jumlah pada Keputusan Walikota Dumai.

Dikatakan Kapolres, kedua tersangka yang merupakan oknum Anggota DPRD Kota Dumai dan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) memotong sejumlah uang kepada Lembaga Swadya Masyarakat dan Kelompok Masyarakat penerima, sehingga dana hibah yang diterima tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serta ada beberapa dokumen proposal atas nama Lembaga Swadya Masyarakat dan Kelompok Masyarakat yang dibuat hanya untuk menerima hibah namun pengurus serta sekretariatnya hanyalah fiktif atau tidak ada, jelas Kapolres Dumai.

Bersama dengan itu, Polres Dumai telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen proposal pengajuan dana hibah, dokumen kwitansi penyerahan dana hibah, dokumen NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dokumen laporan pertanggungjawaban, dokumen buku rekening, dokumen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara), dokumen DPA (Daftar Pengguna Anggaran), dokumen Surat Keputusan Walikota, dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Anggota DPRD Kota Dumai Periode Tahun 2009-2014, dokumen Surat Keputusan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan Surat Keputusan Jabatan serta Uang Tunai sejumlah Rp. 219.500.000,- (Dua Ratus Sembilan belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana Rp. 85.000.000. (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) diantaranya telah dikembalikan para tersangka SA (50) kepada kas daerah.

“Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya akan dijerat Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi pada Tahun 2013 di Kota Dumai. Keduanya terancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 taahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, ” tegas AKBP Dhovan Oktavianton.

Diketahui RK saat ini merupakan ASN yang menjabat sebagai sekretaris di Dinas Perpustakaan dan Arsip, Pemko Dumai. (Tim)