Mengenai Aset PT Chevron, Wakil DPRD Dumai Mawardi Desak SKK Migas dan Pertamina Libatkan Pemko Dumai

redaksi
Istimewa
  • Xnewss.com, Dumai - Mengenai Aset PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang kini sudah di serahkan kepada Pemerintah Indonesia melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan ke PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Hulu Rokan.

  • Untuk itu menjelang Kontrak kerja sama PT Chevron di Blok Rokan akan berakhir pada 9 Agustus 2021. Wakil Ketua DPRD Dumai Mawardi mendesak pihak terkait untuk melibatkan Pemerintah Dumai, dalam memperifikasi aset PT Chevron Pacific Indonesia yang berada di wilayah pemerintahan Kota Dumai.

  • Politisi partai PKS Ini menjelaskan, Kota Dumai merupakan wilayah yang banyak aset milik PT Chevron Pasific Indonesia, baik pengolahan maupun dermaganya , serta tanah. Jangan jadikan pemerintah Kota Dumai suatu saat menanggung beban, karena tidak dilibatkan dalam memperifikasi aset PT Chevron.

  • "Data aset yang berkaitan dengan geologi dan geofisika, perizinan, prosedur standar operasional (SOP), fasilitas produksi, pertanahan, kontrak barang dan jasa, sumber daya manusia dan program pengembangan masyarakat itu sangat perlu, terutama tentang tanah yang selama ini menjadi beban pemerintah Kota Dumai dalam penyelesaiannya, antara perusahaan dan masyarakat," ujar Mawardi.

  • Dirinya juga menegaskan, Kota Dumai sebagai Kota Pengelola, tidak sedikit aset dari PT CPI, Seharusnya pemerintah Kota Dumai di libatkan dalam memperifikasi aset tersebut terutama yang ada di Kota Dumai.

  • Bayangkan saja semenjak Agustus 2020 hingga Maret 2021, Chevron telah menyerahkan seluruh data kepada SKK Migas. Tapi pemerintah Kota Dumai belum pernah dilibatkan untuk memperifikasi nya, Apakah pemerintah Kota Dumai hanya akan jadi penonton dan menanggung beban nantiknya, karena ketidak tahuan, yang mana aset pemko dan aset negara serta aset masyarakat, jelasnya.

  • Disamping itu, diharapkan juga kepada pemerintah Kota Dumai, untuk kembali menadata Aset PT CPI di Kota Dumai, terutama kawasan konsesi lahan penduduk warga agar bisa di evaluasi kembali, apakah akan masuk ke Aset Warga atau ke Aset pengelola, begitu juga tentang plabuhan PT CPI, apakah akan dikelola pemerintah Dumai atau diambil alih oleh Pengelola nantiknya.

  • "Jangan nanti sudah gejolak, baru pemerintah daerah di libatkan, DPRD Dumai akan tetap fokus ikut mengawasi tentang peralihan pengelolaan blok Rokan ini , terutama mengenai Aset yang ada di kawasan Kota Dumai,"tegas Mawardi.(ck5)